PERSAMAAN HAK PARA PIHAK MENGAJUKAN BANDING TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DALAM PERKARA PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

Authors

  • Basuki Rekso Wibowo Fakultas Hukum Universitas Nasional

Abstract

Penjelasan Pasal 72 ayat (4) UUAAPS telah membatasi hak pemohon pembatalan putusan arbitrase untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan negeri yang membatalkan putusan arbitrase. Penjelasan ketentuan tersebut telah menambah norma baru sehingga menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan pokok Pasal 72 ayat (4) UUAAPS yang tidak memerintahkan hal tersebut. Penjelasan Pasal 72 ayat (4) juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang kesamaan kedudukan setiap warganegara di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.  Penjelasan Pasal 72 ayat (4) UUAAPS juga bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda bedakan orang. Penjelasan Pasal 72 ayat (4) UUAAPS dapat dimohonkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.  Selain itu, Mahkamah Agung perlu segera meninjau kembali Surat Edaran No. 4 Tahun 2016 Nomor 04/BUA.6/HS/SP/XII/2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada halaman 8, terkait dengan Arbitrase karena mengandung diskriminasi hak banding bagi para pihak berperkara.

Kata Kunci: Persamaan Hak Banding, Putusan Pengadilan Negeri, Pembatalan Putusan Arbitrase

 

Elucidation of Article 72 paragraph (4) of the UUAAPS has limited the right of the applicant for the cancellation of the arbitral award to file an appeal against the decision of the district court which annuls the arbitral award. The explanation of these provisions has added new norms so that they deviate and contradict the main provisions of Article 72 paragraph (4) UUAAPS which does not order this. The elucidation of Article 72 paragraph (4) also contradicts the provisions of Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution concerning the equal position of every citizen in law and government and is obliged to uphold the law and government with no exceptions. Elucidation of Article 72 paragraph (4) of the AAPS also contradicts Article 4 paragraph (1) of Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power which stipulates that: “The court judges according to the law without discriminating against people. Elucidation of Article 72 paragraph (4) UUAAPS can be applied for judicial review to the Constitutional Court to be declared unconstitutional and has no binding legal force. In addition, the Supreme Court needs to immediately review Circular Letter No. 4 of 2016 Number 04/BUA.6/HS/SP/XII/2016 concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the 2016 Supreme Court Plenary Meeting as a Guide to the Implementation of Duties for the Court which on page 8, is related to Arbitration because it contains discrimination of the right of appeal for the parties litigation.

Keywords: Equal Rights of Appeal, District Court Decision, Cancellation of Arbitration Award

Downloads

Published

2022-06-30