PENERAPAN HUKUM PEMBATALAN AKTA PENGAKUAN ANAK MENURUT PASAL 73 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMO4 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Abstract

Abstrak

Akta Pengakuan Anak merupakan suatu keputusan sah dan autentik. Syarat utama yang harus terpenuhi salah satunya adalah mengajukan permohonan persetujuan dari ayah dan disetujui oleh Ibu. Pasca Putusan MK No. 46/PPU-VIII/2010, yang isinya anak yang lahir dari perkawinan sirih mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah, putusan tersebut menganulir Pasal 43 ayat 1 UU No. Tahun 1974 tentang Perkawinan. Banyak terjadi gugatan mengenai pembatalan akta pengakuan anak dilakukan di Pengadilan Negeri, padahal objek materi perkara adalah keputusan administrasi Negara, walapun dengan alasan Pasal 55 mengenai tenggang waktu 90 hari telah terlampaui. Kemudian Pengadilan Negeri sesuai asasnya tidak boleh menolak dan menerima serta memeriksa. Lebih lajut dasar hukum menerima gugatan tersebut adalah Pasal 72 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Admininstrasi Kependudukan. Pokok Permasalahan adalah : (1) Bagaimana Penerapan Hukum Pembatalan Akta Pengakuan Anak menurut Pasal 72 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan?; (2) Bagaimana konsekuensi hukum  bagi hakim yang tidak mentaati PERMA NO. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah?; (3) Bagaimana konsep yang tepat dalam  pembatalan  akta pengakuan anak menurut Pasal 72 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan? Metode penelitian hukum normatif, dengan data sekunder dan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Hasil penelitian ini yakni Pembatalan Akta Pengakuan Anak menjadi suatu peristiwa hukum, yang mana Majelis hakim menerima dan tidak menolak, dan memeriksa perkara tersebut di Pengadilan Negari, walapun objek materi pokok nya adalah keputusan tata usaha Negara.

Kata Kunci: Akta Pengakuan Anak, Pembatalan oleh Pengadilan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Abstract

The Child Recognition Deed is a legal and authentic decision. One of the main requirements that must be fulfilled is to apply for approval from the father and be approved by the mother. After the Constitutional Court Decision No. 46/PPU-VIII/2010, which states that children born in betel marriages have civil relations with their fathers, the decision annulls Article 43 paragraph 1 of Law no. Year 1974 concerning Marriage. There have been many lawsuits regarding the cancellation of the deed of recognition of children being made in the District Court, even though the material object of the case is a decision of the State administration, even though on the grounds that Article 55 regarding the 90 day grace period has been exceeded. Then the District Court according to its principle may not refuse, accept and examine. Furthermore, the legal basis for accepting the lawsuit is Article 72 Paragraph 1 of Law no. 23 of 2006 concerning Population Administration. The main problems are: (1) how is the application of the law to cancel the child's confession according to article 72 paragraph (1) of law no. 23 of 2006 concerning Population Administration; (2) what are the legal consequences for judges who do not comply with PERMA NO. 2 of 2019 concerning Guidelines for the Settlement of Disputes on Government Actions and the Authority to Adjudicate Unlawful Acts by Government Agencies and/or Officials; (3) what is the correct concept in canceling the child's recognition certificate according to Article 72 paragraph (1) of Law no. 23 of 2006 concerning Population Administration. Normative legal research methods, with secondary data and primary, secondary, and tertiary legal materials. The result of this study is that the Cancellation of the Deed of Recognition of a Child becomes a legal event, which the panel of judges accepts and does not reject, and examines the case at the District Court, even though the subject matter object is a State administrative decision

Keywords: Deed of Child Recognition, Cancellation by Court, Law of Population Administration