Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora

PERJANJIAN BATAL DEMI HUKUM KARENA MELANGGAR “UNDANG-UNDANG BAHASA”

2023-08-11T00:31:08+00:00

Abstrak

Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan mengatur secara jelas bahwa: “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia”. Kemudian Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia mengatur bahwa “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara”. Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) mengatur bahwa: “Dokumen negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, dan putusan pengadilan”. Rumusan frasa “wajib digunakan” mengandung makna sebagai perintah yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dan tidak boleh disimpangi oleh siapapun juga, termasuk dalam membuat perjanjian. Terdapat beberapa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan batal demi hukum terhadap perjanjian yang melibatkan perorangan atau lembaga swasta Indonesia namun ternyata tidak menggunakan Bahasa Indonesia, berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 1337 KUH Perdata jo. Pasal 31 ayat (1) UU No.24 Tahun 2009 jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Perpres No. 63 Tahun 2019.

Kata kunci: Bahasa Indonesia, Perjanjian, Batal Demi Hukum.

Abstract

Article 31 paragraph (1) Law no. 24 of 2009 concerning the Flag, Language and State Emblem and the National Anthem stipulates clearly that: "Indonesian must be used in memorandums of understanding or agreements involving state institutions, government agencies of the Republic of Indonesia, Indonesian private institutions, or individual Indonesian citizens". Then Article 4 paragraph (1) Presidential Regulation No. 63 of 2019 concerning the Use of the Indonesian Language stipulates that "Indonesian must be used in official state documents". Article 4 paragraph (2) stipulates that: "State documents as referred to in paragraph (1) at least include decrees, securities, diplomas, certificates, identity documents, sales and purchase deeds, agreements, and court decisions". The formulation of the phrase "must be used" implies an order made by the legislators that must be obeyed and implemented and may not be deviated by anyone, including in making agreements. There are several Court decisions declaring null and void agreements involving private Indonesian individuals or institutions but apparently not using the Indonesian language, based on Article 1320 of the Civil Code jo. Article 1337 of the Civil Code jo. Article 31 paragraph (1) Law No. 24 of 2009 jo. Article 4 paragraph (1) and (2) Presidential Decree No. 63 of 2019.

Keywords: Indonesian, Agreement, Null and Void.

DAMPAK WINDOW DRESSING DALAM LAPORAN KEUANGAN: KETIDAKPERCAYAAN INVESTOR TERHADAP KETERBUKAAN INFORMASI DI PASAR MODAL

2023-08-11T00:38:05+00:00

Abstrak

Investor memerlukan informasi yang akurat dalam melakukan transaksi saham di pasar modal. Keterbukaan informasi dalam laporan keuangan perusahaan publik menjadi sangat penting. Regulasi yang digunakan dalam menjaga keterbukaan informasi tidak dapat menjamin laporan keuangan tidak direkayasa nilainya. Perusahaan bekerjasama dengan akuntan publik dapat melakukan aksi untuk merekayasa laporan keuangan. Aksi tersebut dikenal sebagai kejahatan untuk memanipulasi laporan keuangan atau window dressing. Penelitan ini dibuat berdasarkan metode normatif-yurdis. Pelanggaran rekayasa audit dalam Laporan Keuangan melalui Akuntan publik perlu diperkecil lingkupnya. Oleh karenanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus membuat regulasi yang tidak hanya menekankan kepada keterbukaan informasi, akan tetapi juga mengatur perbuatan akuntan publik yang merekayasa nilai dalam audit laporan keuangan. Pengawasan OJK terhadap audit akuntan publik dapat membuat informasi di laporan keuangan perusahaan terjaga dan dapat dipercaya.

Kata Kunci: Keterbukaan Informasi; Audit Akuntan publik; Window Dressing

Abstract

Investors need accurate information in conducting share transactions in the capital market. Disclosure of information in the financial statements of public companies is very important. The regulations used to maintain diagnostic information cannot guarantee that financial reports are not engineered. Companies working with public accountants can take action to manipulate financial reports. This action is known as a crime to manipulate financial statements or window dressing. This research was made based on the normative-jurdical method. Audit violations engineered into financial reports through public accountants need to be scaled down. Therefore the Financial Services Authority (OJK) must make regulations that will not only suppress the emergence of information, but will also regulate the actions of public accountants who manipulate values ??in financial audit reports. OJK supervision of public accountant audits can make the information in the company's financial reports safe and reliable.

Keywords: Information Disclosure; Public Accountant Audit; Window Dressings

ANALISIS PRO DAN KONTRA DARI ASPEK LEGAL DALAM PENENTUAN KEPUTUSAN BISNIS PERUSAHAAN DALAM RANGKA MEMINIMALISASI RISIKO HUKUM

2023-08-11T01:01:15+00:00

Abstrak

Keputusan bisnis perusahaan terkadang harus diambil dari beberapa alternatif. Untuk itu diperlukan analisis pro dan kontra guna mendapatkan keputusan bisnis yang paling tepat dari beberapa alternative dengan tingkat risiko yang lebih rendah. Pertimbangan pro (sisi potensi keuntungan dari sisi legal) dan pertimbangan kontra (sisi potensi kerugian dari sisi legal). Sisi keuntungan akan dikurangi dengan sisi kerugian maka didapatkan hasil dan hasil tersebut akan dibandingkan dengan hasil analisis pro dan kontra alternatif lain. Nilai dari perbandingan pro dan kontra tersebut dari beberapa alternative yang paling tinggi itulah yang lebih direkomendasikan dari sisi legal. Analisis pro kontra akan efektif jika digabungkan dengan analisis pro dan kontra dari aspek yang lain seperti aspek bisnis, aspek finansial dan aspek teknis. Hasil analisis akan menjadi pertimbangan utama dalam membuat keputusan bisnis perusahaan dalam rangka penerapan prinsip kehatihatian dalam koridor business judgement rule.

Kata Kunci: Pro Dan Kontra, Keputusan, Risiko.

Abstract

Company business decisions sometimes have to be taken from several alternatives. For this reason, it is necessary to analyze the pros and cons in order to get the most appropriate business decisions from several alternatives with a lower level of risk. Pro considerations (the potential profit side from the legal side) and contra considerations (the potential loss side from the legal side). The profit side will be reduced by the loss side, so the results are obtained and these results will be compared with the results of the analysis of the pros and cons of other alternatives. The value of the comparison of the pros and cons of some of the highest alternatives is what is recommended from a legal standpoint. Analysis of the pros and cons will be effective if combined with an analysis of the pros and cons of other aspects such as business, financial and technical aspects. The results of the analysis will be the main consideration in making company business decisions in the framework of applying the precautionary principle within the corridor of the business judgment rule.

Keywords: Pros and Cons, Decision, Risk.

HIGHLIGHT LINTASAN SEJARAH ILMU HUKUM KONSTITUSI (BAGIAN PERTAMA)

2023-08-11T01:06:41+00:00

Abstrak

Pengetahuan konstustisi menjadi ilmu hukum konstitusi melalui tiga tahapan yaitu tahapan pengetahuan konstitusi, tahapan studi hukum konstitusi dan tahapan ilmu hukum konstistusi. Ilmu Hukum Konstitusi berdiri sendiri pada kelompok ilmu hukum normatif. Hukum Konstitusi terpilah ke dalam dua dimensi, yaitu sebagai Ilmu Hukum Konstitusi (Science of The Law of The Constitution) dan sebagai Aturan Hukum Konstitusi (Rule of The Law of The Constitution).

Kata Kunci: Hukum, Ilmu, Konstitusi

Abstract

Constitutional knowledge becomes constitutional law science through three stages, namely the stages of constitutional knowledge, the stages of constitutional law studies and the stages of constitutional law science. Constitutional Law Science stands alone in the group of normative law science. Constitutional law is divided into two dimensions, namely as the Science of the Law of the Constitution and as the Rule of the Law of the Constitution.

Keywords: Law, Science, Constitution

PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TELAH DIHOMOLOGASI PADA KASUS PT HARMAS JALESVEVA

2023-08-11T01:16:07+00:00

Abstrak

Rencana perdamaian pada proses kepailitan sebagai suatu cara untuk debitor menghindari terjadinya kepailitan atau sita umum. Disisi lain rencana perdamaian bagi kreditor sebagai suatu cara untuk mencari jalan keluar dalam menyelesaikan masalah piutang. Suatu rencana perdamaian harus mendapatkan persetujuan dari para kreditor untuk dapat disahkan oleh Pengadilan Niaga. Setelah adanya pengesahan oleh Pengadilan Niaga mengenai rencana perdamaian, maka perjanjian perdamaian dapat dibatalkan ketika debitor ditemukan lalai dalam melaksanakan isi perjanjian. Pembatalan perjanjian perdamaian dilakukan dengan melakukan permohonan pembatalan perdamaian agar perjanjian yang disahkan tersebut dapat dilakukan pembatalan. Ketika telah dilakukan pembatalan perjanjian perdamaian oleh para kreditor, maka debitor diwajibkan untuk membuktikan perdamaian yang terlah dipenuhi tersebut. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan deskriptif analitis. PT Harmas Jalesveva telah lalai dalam memenuhi isi didalam perjanjian perdamaian yang dimana sebagai debitor harus memperhatikan ketentuan yang berlaku didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Kata Kunci: Kepailitan, PKPU, Perjanjian perdamaian, Pengadilan Niaga

Abstract

The settlement proposal on bankruptcy proceedings as a way for debtors to avoid bankruptcy or general seizures. While The settlement proposal for creditors as a way to find a way out in solving the problem of receivables. The settlement proposal must obtain the consent of the creditors in order to be ratified by The Commercial Court. After the ratification by The Commercial Court of the settlement proposal, the settlement proposal can be canceled when the debtor is found negligent in implementing the contents of the agreement. Cancellation of the settlement agreement is done by applying for cancellation of peace so that the ratified agreement can be canceled. When the cancellation of the peace agreement by the creditors has been made, the debtor is obliged to prove that the peace has been fulfilled. This research method uses normative juridical law research with analytical descriptive. This research assesses that PT Harmas Jalesveva has been negligent in fulfilling the contents of the settlement agreement which as a debtor must pay attention to the provisions applicable in Law Number 37 Year 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Debt Payment.

Keywords: Bankruptcy, Suspension of Debt Payment, The Settlement Agreement, The Commercial Court

ANALISIS KEBUTUHAN PERUBAHAN SUBSTANSI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

2023-08-11T01:31:17+00:00

Abstrak

Persaingan usaha yang sehat menjadi dambaan bagi para pelaku usaha terlebih saat ini perkembangan dunia usaha memunculkan persaingan diantara para pelaku usaha menjadi semakin komplek apalagi didorong dengan berkembangnya industri 4.0. Hal ini membutuhkan adanya adaptasi dari regulasi persaingan usaha yang ada. Munculnya suatu kebutuhan untuk dilakukan perubahan tidak terlepas dari adanya kelemahan-kelemahan dari pengaturan yang ada (Undang-Undang No.5 Tahun 1999) ternyata belum menjangkau perkembangan persaingan usaha yang terjadi pada perusahaan over the top (OTT) dengan dampak siginifikan pada perekonomian Indonesia, namun tentu saja ada pengaturan yang sudah cukup memadai yang masih perlu untuk dipertahankan termasuk menetapkan kembali status kelembagaan dari KPPU sebagai lembaga bantu administrative guna mengawasi pemberlakuan Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Pengaturan tentang post notifikasi perlu diubah ke pre notifikasi guna upaya pencegahan dari aksi korporasi berupa merger, konsolidasi dan akuisisi yang akan berdampak pada praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

Kata Kunci: Persaingan, Regulasi, Urgensi

Abstract

Healthy business competition is a dream for business actors, especially now that the development of the business world has led to competition among business actors becoming increasingly complex, especially driven by the development of industry 4.0. This requires adaptation of existing business competition regulations. The emergence of a need to make changes is inseparable from the weaknesses of existing regulations (UU No. 5 of 1999) which have not yet reached the development of business competition that occurs in over the top (OTT) companies with a significant impact on the Indonesian economy, of course there are adequate arrangements that still need to be maintained including re-establishing the institutional status of KPPU as an administrative assistance agency to oversee the implementation of Law No.5 of 1999. Regulations regarding notification letters need to be changed to pre-notification in order to prevent corporate actions in the form of mergers, consolidation and acquisition which will impact on monopolistic practices and unfair business competition.

Keywords: Competition, Regulation, Urgency

PERTANGGUNGAN JIWA YANG OPTIMAL BAGI JEMAAH HAJI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PRINSIP MASLAHAH MURSALAH

2023-08-11T01:26:02+00:00

Abstrak

Ibadah Haji dalam pelaksanaannya memiliki risiko karena jarak tempuh yang melintasi antar negara dan juga diikuti jutaan orang dari berbagai dunia. Risiko yang terbesar adalah kematian dan cacat permanen, hal ini tentunya tidak hanya memberikan dampak pada korban, tetapi juga keluarga yang ditinggalkannya. Penyelenggaraan Haji Reguler berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, menjadi tanggung jawab Pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri Agama. Perlindungan jiwa bagi Jemaah Haji belumlah optimal dilaksanakan, karena biaya penggantiannya belum dapat membantu keluarga yang ditinggalkan. Perlindungan Jiwa Jemaah Haji haruslah berprinsip Maslahah Mursalah yang merupakan penetapan hukum atas persoalan-persoalan baru yang secara tersurat tidak ada di dalam Al-Quran dan Hadits untuk maslahat dan mencegah kerusakan. Harapan peneliti perlindungan jiwa bagi Jemaah Haji dapat diimplementasikan tidak sebatas nasional, tetapi bagi Jemaah dari negara lainnya mencontoh pada perlindungan jiwa akibat kecelakaan pesawat sipil yang disepakati berdasarkan Konvensi Montreal 1999 dan diratifikasi untuk memperkuat supremasi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menelaah dan menganalisis sumber data sekunder berupa Peraturan Perundang–undangan terkait Penyelenggaraan Ibadah Haji dan pertanggungan, kemudian di analisis berdasarkan sumber utama Hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadist.

Kata Kunci: Maslahah Mursalah, Haji, Hukum Islam, Perlindungan Jiwa, Tanggung Jawab.

Abstract

The Hajj pilgrimage in its implementation has risks because of the distance that crosses between countries and is also attended by millions of people from around the world. The biggest risk is death and permanent disability, this of course does not only have an impact on the victim, but also the family he left behind. Organizing Regular Hajj according to Article 10 paragraph (1) of Law Number 8 of 2019 Concerning the Implementation of Hajj and Umrah Pilgrimage, is the responsibility of the Government which is carried out by the Minister of Religion. Life protection for Hajj Pilgrims has not been optimally implemented, because the replacement costs have not been able to help the families left behind. The protection of the souls of pilgrims must be based on the Maslahah Mursalah principle, which is the determination of laws on new issues that are not explicitly stated in the Al-Quran and Hadith for the benefit and prevention of damage. Researchers hope that life protection for the Hajj Pilgrims can be implemented not only nationally, but for Pilgrims from other countries by following the example of life protection due to civil aircraft accidents which was agreed upon based on the 1999 Montreal Convention and ratified to strengthen the rule of law. The research method used is normative juridical, by examining and analyzing secondary data sources in the form of laws and regulations related to the implementation of the Hajj pilgrimage and coverage, then analyzing based on the main sources of Islamic law, namely the Al-Quran and Al-Hadist.

Keywords: Maslahah Mursalah, Pilgrimage, Islamic Law, Soul Protection, Responsibility.

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP ANAK PERUSAHAAN BUMN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 15/PDT.SUS-PKPU/2019/PN. NIAGA MDN)

2023-08-11T01:36:57+00:00

Abstrak

Anak perusahaan BUMN sejatinya merupakan badan hukum atau entitas terpisah dari induk perusahaannya. Namun, PTPN I dinyatakan sebagai BUMN oleh Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Medan sehingga tidak dapat dimohonkan PKPU oleh Kreditornya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PTPN I merupakan anak perusahaan BUMN yang memiliki kemandirian dan terpisah dari induk perusahaan sebagai pemilik saham dikarenakan adanya prinsip separate entity dan limited liability sehingga tidak bisa dipersamakan layaknya BUMN. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Kreditor terhadap penolakan Permohonan PKPU oleh Majelis Hakim PN Niaga Medan adalah dengan mengajukan gugatan secara perdata untuk menuntut PTPN I melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan kedua belah pihak.

Kata Kunci: Anak Perusahaan, BUMN, PKPU.

Abstract

A subsidiary of state-owned enterprises is actually a legal entity or separate entity from its parent company. However, PTPN I was declared a state-owned enterprises by the Judges at the Medan District Court so that the suspension of debt payment obligation could not be applied for by its creditors. The results of this study indicate that PTPN I is a BUMN subsidiary that has independence and is separate from the parent company as a shareholder due to the principles of separate entity and limited liability so that they cannot be equated with BUMN. The legal action that can be taken by creditors against the rejection of the PKPU application by the Judges at the Medan District Court is to file a civil suit to demand that PTPN I carry out its obligations in accordance with what has been agreed upon by both parties.

Keyword: Subsidiary of State-Owned Enterprises, State-Owned Enterprises, Suspension of Debt Payment Obligation

ANALISIS TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG TERHADAP ASURANSI JIWA KREDIT

2023-08-11T01:42:45+00:00

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui aturan–aturan norma yang mengatur tanggung jawab penanggung dalam asuransi jiwa kredit serta kedudukan tertanggung dalam asuransi jiwa kredit. Dalam pemberian kredit bank terdapat banyak sekali risiko, sehingga bank perlu menerapkan prinsip kehati-hatian, salah satu risiko yang dihindari oleh lembaga perbankan dalam hal pemberian kredit ini dengan upaya asuransi jiwa kredit. Asuransi Jiwa Kredit adalah produk kerjasama bank dengan perusahaan asuransi, yang memberikan manfaat berupa pelunasan kredit kepada bank apabila seorang yang memanfaatkan fasilitas kredit (debitur) meninggal dunia. Dalam asuransi jiwa kredit terdapat tiga pihak yang berhubungan yaitu; perusahaan perbankan, perusahaan asuransi dan debitur (tertanggung). Dalam KUHD maupun Undang-Undang Perasuransian tidak mengatur mengenai hubungan tiga pihak. Melihat dari segi keadilan dan keseimbangan hubungan tiga pihak dalam proses asuransi jiwa kredit ini menunjukkan perusahaan asuransi tidak berhadapan langsung dengan pihak tertanggung selaku yang ditanggungnya, melainkan perusahaan asuransi berhadapan dan berhubungan langsung dengan perusahaan perbankan selaku pemegang polis.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Asuransi, Kredit.

Abstract

The purpose of this research is to find out the norms governing the responsibility of the insurer in credit life insurance and the position of the insured in credit life insurance. In extending bank credit there are many risks, so banks need to apply the precautionary principle, one of the risks avoided by banking institutions in terms of extending credit is by means of credit life insurance. Credit Life Insurance is a product of bank cooperation with insurance companies, which provides benefits in the form of repayment of credit to the bank if a person who uses a credit facility (debtor) dies. In credit life insurance there are three related parties, namely; banking companies, insurance companies and debtors (insured). The Criminal Code and the Insurance Law do not regulate the relationship between three parties. Looking at the fairness and balance of the relationship between the three parties in the credit life insurance process, it shows that the insurance company does not deal directly with the insured as the insured, but the insurance company deals directly with the banking company as the policyholder.

Keywords: Responsibility, Insurance, Credit.

PENERAPAN PRINSIP ASURANSI DALAM PEMBELIAN TIKET PERJALANAN MELALUI APLIKASI TRAVELOKA

2023-08-11T01:48:17+00:00

Abstrak

Perjalanan merupakan suatu kegiatan yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Terlebih di era sekarang moda transportasi di Indonesia sudah banyak ragamnya. Terlebih kemajuan teknologi membuat aktifitas perjalanan dipermudah lagi dengan bermunculan aplikasi penjualan tiket online. Banyaknya aplikasi penjualan tiket online juga mulai menawarkan produk asuransi perjalanan untuk menjamin para penikmat perjalanan merasa aman. Adanya produk asuransi ini sebagai salah satu cara mengalihkan resiko kerugian yang muncul selama dalam perjalanan. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana peraturan di Indonesia mengaturnya dan bagaimana prinsip asuransi diterapkan sekaligus menjadi bentuk perlindungan bagi pengguna jasa tiket online. Dalam hal ini bagaimana Traveloka memberikan penjelasan cara membeli tiket perjalanan yang di kaitkan dengan asuransi yang bekerja sama dengan PT. Chubb General Insurance sebagai bentuk keyakinan pembeli tiket dalam menggunakan jasa penjualan tiket perjalanan online melalui aplikasi Traveloka.

Kata Kunci: Asuransi, Perjalanan, Traveloka

Abstract

Travel is an activity that is inseparable from human life. Especially in the current era of transportation modes in Indonesia, there are many varieties. Moreover, advances in technology have made travel activities even easier with the emergence of online ticket sales applications. Many online ticket sales applications have also started offering travel insurance products to ensure travel connoisseurs feel safe. The existence of this insurance product as a way to transfer the risk of losses that arise during the trip. The problem that arises is how regulations in Indonesia regulate it and how insurance principles are applied as well as being a form of protection for users of online ticketing services. In this case how Traveloka provides an explanation of how to buy travel tickets associated with insurance that works with PT. Chubb General Insurance as a form of confidence for ticket buyers in using online travel ticket sales services through the Traveloka application.

Keywords: Insurance, Travel, Traveloka